Konsultasi dulu!
E-Book Gratis
Layanan
Perizinan Khusus
Perizinan khusus adalah izin yang diberikan untuk kegiatan atau usaha tertentu yang memerlukan persyaratan atau regulasi khusus, di luar izin umum. Biasanya, perizinan ini diperlukan untuk sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan, kesehatan, atau keselamatan, seperti Konstruksi, farmasi, pertambangan, atau transportasi.
Hubungi KamiLayanan yang tersedia
Pilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan kamuPengurusan SBUJK
Mulai dari
IDR 18500000
- Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi
- Sertifikasi Keahlian & Kemampuan (SKK) Tenaga Ahli
- Penerbitan SBUJK
Pengurusan SIUJPT
Mulai dari
IDR 39500000
- Surat Rekomendasi Dari KSOP Setempat
- Pembuatan BPJS TK Jika Belum Ada
- Tenaga Ahli Untuk PMDN
- Sertifikat Dan NIB yang Sudah Terverifikasi
- Akun GPS (Untuk Wilayah Jabar)
- Pendampingan Survey Untuk Pengurusan Diluar Wilayah Jakarta
Pengurusan TDPSE
Mulai dari
IDR 5500000
- Sertifikat TDPSE (PB UMKU)
Pengurusan PKKPR
Mulai dari
IDR 4000000
- Persetujuan Izin Tata Ruang Wilayah
- Sertifikat PKKPR
Pengurusan CSMS
Mulai dari
IDR 47500000
- Penyusunan Dokumen CSMS
- Pengajuan Dokumen CSMS
- Pendapingan Verifikasi lapangan (jika diperlukan)
- Penerbitan Dokumen CSMS
Persyaratan Umum
Persyaratan Umum Perizinan Khusus- Legalitas Perusahaan
- Sertifikasi Tenaga Ahli
- Konsultasikan Perizinan Khususmu dengan Tim Paralegal
Tanya Jawab
. Apa saja perizinan khusus yang dapat dibantu Legalize.IDN?
Kami dapat membantu izin khusus yang berkaitan dengan SIUJPT, SBUJK, SBUJPTL, TDPSE, PKKPR dan izin-izin lainnya yang secara teknis dibutuhkan bisnismu.
. Apakah bisa dijelaskan tahapan & syarat untuk masing-masing izin khusus yang dibutuhkan?
Ya bisa, kami akan memberikan penjelasan secara Online / Offline terkait Syarat, Tahapan, Jangka Waktu & Portofolio pengalaman izin yang sudah terbit sebelumnya.
. Apabila ada kebutuhan Tenaga Ahli / Sertifikasi BNSP apakah bisa diurus?
Ya Bisa, kami dapat membantu kamu untuk mendapatkan sertifikat tenaga ahli dari BNSP (SKK) ataupun membantu mencarikan kandidat tenaga ahli yang dapat digunakan secara sah dalam pengajuan izin kamu.
-
2900+
Pendirian Perusahaan
-
420+
Pendaftaran HKI
-
210+
Layanan Perpajakan
-
105+
Penyusunan Perjanjian
Yang Klien Kami Katakan
Kepercayaan klien adalah prioritas utama kamiSaya datang ke kantor Legalize.IDN, timnya ramah dan sangat memuaskan untuk konsultasi. Alhamdulillah, proses pendirian PT berjalan sangat lancar dan prosesnya cepat. Sangat direkomendasikan!
Minggu kemarin aku dan team dateng ke kantor Legalize.IDN kantornya bersih, nyaman, Teamnya ramah, gercep & puas untuk konsultasi dan mengurus pendirian PT, pokok nya kalo yg mau ngurus pendirian CV atau PT kesini aja.
Very Recommended, urusan jadi mudah dari awal konsultasi sampai memutuskan untuk Pendirian PT di Legalize. Thanks Mas Geri dan tim atas servicenya!
Legalize.IDN ini berikan kita layanan terbaik bgtt lohh pokonya trs juga pengurusannya juga mudah dan praktis bgtt udh gitu cepet pulaa.
Pelayanan Legalize.IDN ampun luar biasa banget, ngurus pendaftaran merk cepat banget. Bakal terus pakai Legalize. Thankuu buat Legalize.IDN ☺️
Sangat puas dengan pelayanannya dan prosesnya.. tidak ada hambatan pas ngurus pembuatan PT di Legalize.IDN mantappp.
Pendaftaran merk disini super gercep & profesional bangettt. Recommended! Thank youuu legalize.idn.
Pembuatan PT yang cepat murah dan tidak ada biaya tambahan. pak Rizky selaku marketing sangat membantu dan mempercepat proses pembuatan PTnya. semoga LEGALIZE.IDN tambah besar lagii.
Disclaimer: Legalize adalah perusahaan konsultan legal swasta yang membantu klien dalam proses administrasi dan pengurusan dokumen sesuai prosedur yang berlaku. Legalize tidak memiliki kewenangan menerbitkan dokumen pemerintah dan tidak berafiliasi dengan instansi pemerintah mana pun. PT Legalize Indonesia Group merupakan badan usaha yang terdaftar secara hukum di Indonesia serta terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Status tersebut menunjukkan legalitas perusahaan kami sebagai entitas bisnis, bukan afiliasi atau kewenangan sebagai instansi pemerintah.
